Jember, kabarreskrim.co.id – Sejumlah seniman, budayawan, serta pegiat literasi di Kabupaten Jember menyuarakan penolakan keras terhadap rencana penggabungan dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud). Rencana itu dinilai mengancam keberlangsungan pembinaan budaya dan pengembangan sektor pemuda secara mandiri di daerah.
Menurut para pelaku budaya, penggabungan ini akan mengaburkan fokus masing-masing dinas yang seharusnya memiliki visi dan misi berbeda. Seni dan budaya tidak bisa disamakan dengan olahraga maupun pariwisata, karena memiliki basis kerja dan proses pengembangan yang berbeda pula.
“Kalau dinas-dinas ini digabung, kami khawatir seni budaya hanya akan dijadikan pelengkap acara wisata. Padahal, kebudayaan membutuhkan pembinaan berkelanjutan yang tak bisa hanya dieksploitasi demi kepentingan promosi,” kata salah satu seniman senior Jember dalam diskusi publik yang digelar komunitas budaya setempat, Senin (28/4/2025).
Pernyataan serupa juga disampaikan pegiat literasi yang menilai bahwa budaya harus ditempatkan sebagai fondasi pembangunan, bukan sekadar atraksi. Mereka menganggap rencana penggabungan ini sebagai bentuk kemunduran dalam tata kelola kebijakan budaya daerah.
Di sisi lain, sejumlah pihak juga menyampaikan kekhawatiran bahwa dengan penggabungan dinas ini, perhatian terhadap pengembangan kepemudaan bisa ikut terpinggirkan, karena beban kerja dinas yang terlalu luas.
Para penolak kebijakan tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengkaji ulang rencana tersebut secara lebih terbuka dan melibatkan pelaku-pelaku budaya dalam pengambilan keputusan.
“Jangan jadikan efisiensi anggaran sebagai alasan untuk mengorbankan masa depan budaya dan pemuda Jember,” tambahnya.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Pemkab Jember terkait penolakan tersebut. Namun, gelombang suara dari komunitas seni dan budaya terus menguat, meminta agar pemerintah lebih bijak dalam merancang kebijakan yang menyentuh akar identitas lokal masyarakat.(Red.R)
0 Komentar