KEDIRI – Sejumlah sekolah dasar (SD) negeri di Kabupaten Kediri menghadapi ancaman penggabungan (merger) akibat minimnya jumlah peserta didik baru pada tahun ajaran 2026/2027. Hingga dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), tercatat ada 15 SD negeri yang hanya memperoleh kurang dari lima siswa baru. Bahkan, satu sekolah sama sekali tidak menerima pendaftar.
Berdasarkan data yang dihimpun, Kabupaten Kediri memiliki 571 SD negeri. Dari jumlah tersebut, terdapat 15 sekolah yang hanya memperoleh satu hingga empat peserta didik baru. Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Pendidikan karena dinilai dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
Salah satu sekolah yang mengalami kondisi tersebut adalah SDN Bedug, Kecamatan Ngadiluwih. Pada tahun ajaran ini, sekolah tersebut hanya memperoleh dua siswa baru.
Guru Kelas II SDN Bedug, Sukamto, menjelaskan bahwa pada awal proses penerimaan hanya ada satu calon peserta didik. Belakangan bertambah satu lagi, namun salah satunya belum dapat tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) karena belum memiliki akta kelahiran maupun Kartu Identitas Anak (KIA).
Menurutnya, minimnya jumlah siswa dipengaruhi beberapa faktor. Selain jumlah lulusan taman kanak-kanak (TK) di wilayah tersebut yang memang sedikit, sebagian besar orang tua memilih menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan berbasis agama. Tidak sedikit pula warga yang memilih sekolah yang lokasinya lebih dekat dengan tempat mereka bekerja.
"Di Desa Bedug memang banyak sekolah berbasis agama. Sebagian besar masyarakat juga memiliki latar belakang sebagai tenaga pendidik di sekolah agama sehingga pilihan mereka cenderung ke sana," ujarnya.
Kepala SDN Bedug, Siti Aminah Dien Afrina, mengatakan pihak sekolah sebenarnya telah melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan jumlah pendaftar. Mulai dari sosialisasi ke TK dengan membawa perlengkapan sekolah dan susu, mendatangi rumah calon siswa secara langsung, hingga menggelar berbagai kegiatan promosi seperti gebyar seni dan mengikuti beragam agenda di tingkat kecamatan.
Selain itu, sekolah juga menawarkan berbagai bentuk insentif berupa seragam gratis hingga tabungan bagi siswa baru. Namun berbagai upaya tersebut belum mampu meningkatkan jumlah peserta didik secara signifikan.
"Berbagai cara sudah kami lakukan semaksimal mungkin, tetapi hasilnya masih belum sesuai harapan," katanya.
Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi di SDN Gadungan 2, Kecamatan Puncu. Sekolah yang berada di kawasan lereng Gunung Kelud tersebut tidak memperoleh satu pun peserta didik baru pada pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN Gadungan 2, Nur Edy, mengungkapkan bahwa tidak adanya pendaftar dipengaruhi lokasi sekolah yang berdekatan dengan SD negeri lainnya. Jarak antara SDN Gadungan 2 dengan SDN Gadungan 1 maupun SDN Gadungan 4 bahkan kurang dari satu kilometer.
Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan wilayah perkotaan yang memiliki jumlah penduduk lebih besar sehingga keberadaan sekolah yang saling berdekatan tidak menjadi persoalan.
Selain minim siswa, sekolah tersebut juga mengalami keterbatasan tenaga pendidik. Saat ini hanya terdapat tiga guru aktif yang terdiri atas guru agama, guru umum, dan guru kelas. Sementara itu, empat guru yang ada harus berbagi tugas mengajar enam rombongan belajar.
"Guru kelas harus mengajar secara rangkap karena jumlah tenaga pendidiknya memang terbatas," jelas Edy, yang secara definitif juga menjabat Kepala SDN Gadungan 3.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurutnya, apabila keberadaan SDN Gadungan 2 memang dinilai sudah tidak efektif, penggabungan dengan sekolah lain dapat menjadi solusi karena jarak antarsekolah relatif dekat.
"Kalau memang nantinya diputuskan dimerger, saya kira itu memungkinkan karena lokasi sekolah satu dengan lainnya tidak berjauhan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Inul Dwi Astuti, memastikan seluruh sekolah tetap akan memperoleh layanan pendidikan yang sama meskipun jumlah peserta didiknya sangat sedikit.
Ia menyebutkan bahwa kondisi tersebut akan menjadi bahan evaluasi setelah pelaksanaan MPLS selesai. Dinas Pendidikan berencana melakukan pembahasan khusus untuk menentukan langkah terbaik, termasuk kemungkinan penataan maupun penggabungan sekolah apabila dinilai diperlukan.
"Pelayanan pendidikan tetap sama. Namun kondisi ini tentu akan kami evaluasi lebih lanjut untuk menentukan solusi yang paling tepat," pungkasnya.(red/lis)
0 Komentar