KABAR RESKRIM - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mulai mempersiapkan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengusulkan sekitar 1.000 formasi CPNS yang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan (nakes), terutama dokter spesialis dan perawat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menjelaskan bahwa usulan tersebut didasarkan pada tingginya kebutuhan pelayanan kesehatan di berbagai daerah. Menurutnya, mayoritas formasi yang diajukan diperuntukkan bagi tenaga kesehatan guna mengatasi keterbatasan sumber daya manusia di fasilitas pelayanan kesehatan.
"Yang diajukan tahun ini sekitar 1.000 formasi dan sebagian besar merupakan tenaga kesehatan," ujar Sumarno usai mewakili Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional di lingkungan Pemprov Jateng, di Grhadika Bakti Praja, Semarang, Kamis (25/6).
Meski demikian, Sumarno menegaskan bahwa usulan tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Ia mengingatkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya tidak seluruh usulan formasi dari pemerintah daerah disetujui karena adanya penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, hampir seluruh sektor pelayanan publik di lingkungan Pemprov Jateng membutuhkan tambahan pegawai. Namun, sektor kesehatan menjadi prioritas utama mengingat masih terbatasnya jumlah dokter spesialis, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), yang berdampak pada kualitas layanan rujukan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah, Dhoni Widianto, mengungkapkan bahwa dari 231 pejabat fungsional yang baru dilantik, sebanyak 225 orang merupakan tenaga kesehatan, sedangkan enam lainnya berasal dari tenaga teknis. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kesehatan masih menjadi fokus utama pemerintah daerah.
Di sisi lain, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap informasi palsu terkait pembukaan pendaftaran CPNS 2026. Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan secara resmi jadwal maupun proses pendaftaran seleksi CPNS.
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, menegaskan bahwa berbagai poster, selebaran, infografis, maupun tautan pendaftaran yang beredar di media sosial dan aplikasi pesan instan merupakan informasi yang tidak benar.
Ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, seluruh informasi resmi mengenai seleksi ASN nantinya hanya akan diumumkan melalui kanal pemerintah dan portal SSCASN.
Bagi masyarakat yang berencana mengikuti seleksi CPNS 2026, persiapan sejak dini dinilai penting. Berdasarkan tren kebutuhan nasional, sejumlah instansi diperkirakan masih akan membuka formasi dalam jumlah besar.
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) diperkirakan tetap membutuhkan lulusan S1 Hukum, Psikologi, dan Akuntansi. Selain itu, instansi tersebut juga membuka kesempatan bagi berbagai disiplin ilmu untuk mengisi posisi penjaga tahanan dan pembimbing pemasyarakatan.
Kementerian Agama (Kemenag) diperkirakan memprioritaskan lulusan S1 Pendidikan Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Selain itu, tersedia pula formasi bagi lulusan Pendidikan, Hukum Islam, dan Ilmu Komunikasi untuk jabatan penyuluh agama maupun tenaga administrasi madrasah.
Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diperkirakan akan membutuhkan lulusan S1 Akuntansi, Manajemen, Ekonomi, dan Hukum. Instansi tersebut juga memberikan kesempatan bagi lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).
Badan Pusat Statistik (BPS) diproyeksikan membuka formasi bagi lulusan Statistika, Matematika, Ekonomi, dan Sistem Informasi untuk mendukung penguatan pengelolaan data nasional.
Di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diperkirakan masih memprioritaskan lulusan S1 Pendidikan guna memenuhi kebutuhan guru ASN di sekolah negeri, serta jabatan fungsional lainnya.
Sementara itu, pemerintah daerah di berbagai wilayah diperkirakan tetap membuka kebutuhan tenaga di sejumlah organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, dan Sekretariat Daerah. Formasi tersebut umumnya diperuntukkan bagi lulusan Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Teknik Industri, Kesehatan Masyarakat, dan Administrasi Publik. (red)
0 Komentar