JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah, menyusul terbitnya surat edaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang melarang kader memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan politik maupun pribadi.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi, menyampaikan bahwa program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka kemiskinan, kelaparan, dan stunting. Program tersebut juga dinilai selaras dengan visi pembangunan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Viva, MBG tidak sekadar bantuan pangan, tetapi menjadi investasi jangka panjang untuk membangun generasi sehat dan produktif. Ia menilai kehadiran negara melalui program tersebut mampu memperkuat sektor kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian masyarakat secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, disebut telah menginstruksikan seluruh kader dan anggota legislatif partainya agar aktif mengawal keberhasilan program MBG. PAN juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM serta petani lokal dalam penyediaan bahan pangan guna menggerakkan roda ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Daulay, yang menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak agar pelaksanaan MBG berjalan optimal. Ia meminta setiap kendala di lapangan segera dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional agar dapat segera dilakukan perbaikan pelayanan.
Saleh juga menyatakan PAN menghormati sikap politik PDIP sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Perbedaan pandangan dinilai wajar dan justru dapat menjadi mekanisme pengawasan bersama agar pelaksanaan program MBG semakin efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat penerima manfaat.
Sebelumnya, melalui surat edaran internal yang ditandatangani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Komarudin Watubun, partai tersebut mengingatkan seluruh kader agar tidak menggunakan program MBG untuk kepentingan kelompok. PDIP menegaskan anggaran program berasal dari APBN yang bersumber dari pajak rakyat sehingga harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan publik.
0 Komentar