JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, menyoroti pihak-pihak yang hanya sekali mengunjungi lokasi bencana di Sumatera namun kemudian merasa paling bekerja dalam penanganan banjir dan longsor. Ia membandingkan donasi Rp10 miliar yang disumbangkan individu dengan bantuan pemerintah yang menurutnya mencapai triliunan rupiah.
Dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid di Senayan, Senin (8/12/2025), Endipat menegaskan bahwa pemerintah telah hadir sejak awal bencana terjadi.
“Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada yang baru datang, bikin satu posko, lalu bilang pemerintah tidak ada. Padahal pemerintah sudah mendirikan ratusan posko,” ujarnya, mengutip pemberitaan detikcom.
Endipat meminta Komdigi untuk lebih masif menyampaikan informasi terkait langkah dan bantuan pemerintah agar publik mengetahui skala kerja pemerintah dalam penanggulangan bencana.
“Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh. Hal seperti ini mohon jadi perhatian, supaya tidak muncul lagi kesan seolah negara tidak hadir,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut.
Ia juga meminta Komdigi mengamplifikasi informasi terkait upaya penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, termasuk kerja kementerian maupun aparat.
Endipat mencontohkan Kementerian Kehutanan yang menurutnya telah melakukan evaluasi dan gerakan penanaman pohon secara besar-besaran, namun kurang tersampaikan ke publik sehingga tetap menjadi sasaran kritik.
“Banyak kinerja pemerintah yang sebenarnya sudah dilakukan, tetapi tidak viral. Sementara pihak lain yang datang sebentar bisa terlihat paling bekerja. Ke depan Komdigi harus lebih sensitif dengan isu strategis nasional,” katanya.
Ia berharap penyampaian informasi pemerintah dapat lebih masif, terstruktur, dan mampu menjangkau publik luas sebagaimana konten viral di media sosial.
red.FR
0 Komentar