kabarreskrim.co.id, Surabaya - Seluruh unsur pemerintah dan instansi terkait di Jawa Timur diminta memperkuat kesiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi menjelang musim hujan 2026–2027. Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana bisa dilakukan secara cepat dan terarah.
Pesan tersebut disampaikan Dekananto saat memimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026 di Lapangan Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu (4/11/2026) pagi.
Dalam kegiatan itu, Kapolda didampingi Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dan Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Zainul Bahar.
Dekananto memaparkan, sepanjang 2026 telah terjadi 672 bencana alam di berbagai daerah di Jawa Timur. Kejadian tersebut didominasi angin puting beliung sebanyak 140 peristiwa, disusul tanah longsor 57 kejadian dan banjir sebanyak 41 kejadian.
Dampak dari berbagai bencana itu tercatat 28 orang meninggal dunia dan 55 lainnya mengalami luka-luka. Sementara kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp7,5 miliar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius, terlebih Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim hujan 2026–2027 datang lebih lambat dari waktu normal. Situasi itu dinilai perlu diwaspadai karena berpotensi berkaitan dengan kemunculan cuaca ekstrem, termasuk di wilayah Jawa Timur.
Menurut Dekananto, pemerintah bersama seluruh unsur terkait harus memastikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Ia meminta tidak ada pihak yang meremehkan ancaman bencana, sehingga seluruh kekuatan dan sumber daya perlu dipersiapkan.
"Tentunya tanggung jawab dalam penanggulangan bencana ini kita punya prinsip tidak boleh underestimate. Seluruh kekuatan, sumber daya harus kita maksimalkan," ujarnya.
Kapolda Minta Ego Sektoral Dihilangkan
Kapolda menilai pengalaman menghadapi bencana seharusnya membuat seluruh instansi semakin siap. Sebab, wilayah yang memiliki potensi bencana dari tahun ke tahun cenderung berada di kawasan yang sama.
Karena itu, penanganan tidak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri. BPBD, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya harus membangun kerja sama tanpa mengedepankan kepentingan sektoral.
Ia menegaskan, masyarakat yang sedang mengalami musibah membutuhkan pertolongan segera. Mereka tidak mempersoalkan lembaga mana yang datang membantu, melainkan mengharapkan kehadiran negara saat berada dalam kondisi darurat.
"Masyarakat terdampak tidak peduli siapa yang membantu, tetapi negara hadir di sana," paparnya.
Dekananto juga mengingatkan agar kesiapsiagaan tidak berhenti setelah apel selesai. Ia meminta kegiatan tersebut segera ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi teknis, pembentukan posko gabungan, serta penerapan sistem komunikasi satu pintu melalui unsur kehumasan.
Menurutnya, tanpa tindak lanjut yang konkret, pelaksanaan apel berisiko hanya menjadi kegiatan seremonial. Padahal, ketika bencana terjadi, setiap personel harus sudah memahami tugas dan langkah yang perlu dilakukan.
"Kita sering melaksanakan apel gelar pasukan, tetapi setelah apel gelar pasukan, kemudian kita kembali ke titik nol. Begitu kejadian, semua masih bingung apa yang harus diperbuat, siapa yang harus mengerjakan dulu. Untuk itu, saya minta betul-betul dipersiapkan sampai di tataran pelaksana," tambahnya.
Empat Arahan untuk Kesiapan di Lapangan
Untuk memperkuat kesiapan menghadapi bencana, Kapolda Jatim menyampaikan empat instruksi kepada personel dan seluruh instansi yang terlibat.
Pertama, seluruh pemangku kepentingan diminta melakukan pemetaan bersama terhadap wilayah yang berpotensi mengalami bencana. Data tersebut diperlukan sebagai dasar menentukan langkah antisipasi dan penempatan personel.
Kedua, koordinasi antarlembaga harus diperkuat melalui jalur komunikasi yang jelas dan pembentukan posko kesiapsiagaan bersama. Dengan demikian, setiap informasi maupun laporan kejadian dapat segera ditangani.
Ketiga, personel perlu mengikuti latihan dan simulasi taktis, seperti Tactical Floor Game (TFG) atau Tactical World Game (TWG). Kegiatan ini bertujuan agar setiap petugas memahami peran, tanggung jawab, serta posisi masing-masing ketika berada di lokasi bencana.
Keempat, kesiapan peralatan dan kondisi fisik personel harus dipastikan dalam keadaan baik. Dekananto mengingatkan bahwa keselamatan petugas juga harus menjadi perhatian selama menjalankan tugas kemanusiaan.
Menutup arahannya, Kapolda mengajak seluruh peserta apel menjadikan penanganan bencana sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ia berharap seluruh upaya yang dilakukan mendapat kemudahan dan perlindungan dari Allah SWT.
"Tanggung jawab kemanusiaan ini merupakan tugas mulia dan penuh kehormatan. Mari kita niatkan tanggung jawab ini sebagai ladang ibadah untuk memberikan pertolongan kepada sesama. Semoga niat dan ikhtiar baik kita senantiasa diberikan kemudahan dan perlindungan oleh Allah SWT," pungkasnya. (red.ASM)
0 Komentar