kabarreskrim.co.id, Kediri - Presiden Prabowo Subianto mengucurkan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp200 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel). Dana tersebut diberikan melalui dua tahap penyaluran kepada pemerintah provinsi serta sejumlah kabupaten dan kota.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, besaran dan penyaluran bantuan disesuaikan dengan tingkat kedaruratan penanganan karhutla di setiap wilayah. "Tahap pertama Banpres dari Presiden Prabowo sudah keluar, Banpres ini dilihat dari status kedaruratan," ujar Raja Juli dalam keterangan tertulis, Senin (26/10/2026).
Pada tahap pertama, pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp100 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sumsel dan empat kabupaten, yakni Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, Banyuasin, serta Ogan Ilir.
Penyaluran kemudian dilanjutkan pada tahap kedua dengan nilai yang sama, yaitu Rp100 miliar. Dana tersebut diberikan kepada 10 kabupaten/kota, meliputi Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas, Empat Lawang, Lahat, Kota Palembang, dan Kota Prabumulih. Dengan demikian, jumlah Banpres yang telah disalurkan untuk penanganan karhutla di Sumsel mencapai Rp200 miliar.
Raja Juli menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus memastikan penggunaan bantuan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengingatkan agar dana tersebut difokuskan pada kebutuhan yang berkaitan langsung dengan upaya penanganan karhutla. "Mohon digunakan dengan transparan dan akuntabel. Ini dana dari Presiden Prabowo Subianto untuk karhutla, maka dipergunakan untuk yang berkaitan dengan karhutla," katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa bantuan presiden tersebut menjadi tambahan dukungan anggaran di luar dana siap pakai yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana itu juga berbeda dari anggaran Kementerian Kehutanan untuk operasi modifikasi cuaca (OMC) dan pemadaman melalui metode water bombing, serta anggaran yang dialokasikan melalui APBD.
Raja Juli berharap pemerintah pusat dan daerah dapat terus bekerja sama dalam mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan dan sumber daya yang tersedia. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memperkuat upaya pengendalian serta penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. (red. ASM)
0 Komentar