KEDIRI – Pemerintah Kabupaten Kediri terus mendorong transformasi digital di sektor perdagangan rakyat. Salah satunya melalui perluasan penerapan sistem pembayaran dan pencatatan retribusi secara non tunai di sejumlah pasar tradisional.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kabupaten Kediri Tutik Purwaningsih mengatakan, program digitalisasi pasar rakyat sebelumnya telah diterapkan di Pasar Induk Pare dan Pasar Kras. Tahun 2026, penerapan sistem tersebut akan diperluas ke sejumlah pasar lainnya.
Pasar yang menjadi target perluasan digitalisasi antara lain Pasar Wates, Pasar Bendo, Pasar Gringging, Pasar Pamenang, serta Pasar Ngadiluwih.
"Digitalisasi ini dilakukan untuk mencegah potensi kebocoran retribusi, karena transaksi langsung masuk ke kas daerah, termasuk pula meminimalisir terjadinya pungli," ujar Tutik, Senin (20/7/2026).
Menurutnya, penerapan sistem pembayaran digital diharapkan mampu meningkatkan transparansi pengelolaan pasar. Dengan pencatatan transaksi yang lebih tertata, pemerintah daerah juga berharap dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor e-retribusi maupun e-parking.
"Ini sesuai dengan arahan Mas Bupati (Hanindhito Himawan Pramana) terkait peningkatan PAD tetapi tidak membebani pedagang," ungkapnya.
Dalam proses persiapan, Disdagrin Kabupaten Kediri menggandeng pihak perbankan untuk melakukan sosialisasi kepada para pedagang dan pengelola pasar. Nantinya, pedagang yang telah memiliki rekening akan dibuatkan barcode untuk mendukung transaksi menggunakan QRIS sekaligus pembayaran retribusi.
Selain membantu pemerintah dalam pengelolaan retribusi, sistem pembayaran digital juga dinilai memberikan manfaat bagi pedagang. Sebab, kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi secara non tunai terus meningkat, baik melalui mobile banking maupun dompet digital.
Dengan adanya fasilitas pembayaran digital, pedagang diharapkan mampu mengikuti perubahan perilaku konsumen sehingga transaksi di pasar rakyat menjadi lebih mudah dan praktis.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap memperhatikan kondisi pedagang, terutama yang sudah berusia lanjut dan belum terbiasa menggunakan layanan digital. Untuk itu, koordinasi dengan pihak perbankan dilakukan agar petugas laku pandai dapat ditempatkan di pasar.
Petugas tersebut nantinya akan membantu pedagang dalam berbagai kebutuhan transaksi perbankan, seperti menabung maupun layanan lainnya, tanpa harus datang langsung ke kantor bank.
"Melalui penerapan digitalisasi pasar rakyat ini kita berharap kepercayaan masyarakat khususnya pedagang juga meningkat karena pungutan menjadi lebih jelas," pungkas Tutik.
Melalui program tersebut, Pemkab Kediri berharap pasar rakyat tidak hanya semakin tertib dalam pengelolaan administrasi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta memberikan pelayanan yang lebih transparan bagi pedagang dan masyarakat.(red/lis)
0 Komentar