KEDIRI, kabarreskrim.co.id – Pemerintah Kabupaten Kediri merespons liburnya aktivitas penerbangan di Bandara Dhoho sejak bulan Mei hingga Juli mendatang dengan langkah serius. Pada hari kemarin, Pemkab Kediri menggelar pertemuan bersama pemerintah daerah sekitar guna membahas strategi pemulihan operasional bandara yang terletak di sisi barat Sungai Brantas tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab juga meminta Kementerian Perhubungan untuk menugaskan maskapai penerbangan agar membuka kembali rute penerbangan yang selama ini beroperasi di Bandara Dhoho.
Pantauan media ini menunjukkan rapat dihadiri oleh perwakilan dari beberapa daerah tetangga seperti Pemkab Tulungagung, Pemkab Trenggalek, serta Pemerintah Kota Kediri.
“Fokus pembahasan kami adalah mencari solusi agar maskapai kembali beroperasi di Bandara Dhoho dan meningkatkan tingkat keterisian penumpang,” ujar Sekda Kabupaten Kediri, M. Solikin, yang memimpin jalannya rapat tersebut.
Perlu diketahui, maskapai Citilink yang menjadi satu-satunya operator penerbangan rute Kediri-Jakarta dan sebaliknya, saat ini menghentikan sementara layanan sejak Mei hingga Juli. Penundaan ini disebabkan oleh keterbatasan armada yang sedang menjalani perawatan rutin dan belum ada kepastian jadwal operasi kembali.
Dalam rapat berdurasi sekitar tiga jam itu, sejumlah keputusan penting telah diambil. Salah satunya adalah Pemkab Kediri akan mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, guna mendapatkan dukungan penuh dan fasilitasi agar Bandara Dhoho dapat kembali beroperasi maksimal.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah penerbitan Surat Edaran (SE) yang mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah sekitar menggunakan Bandara Dhoho sebagai pilihan utama perjalanan dinas. Bandara yang berada di kaki Gunung Wilis ini diharapkan dapat kembali menjadi pusat transportasi udara yang strategis.
“Langkah ini diharapkan bisa menjadi pemicu meningkatnya jumlah penumpang saat penerbangan kembali beroperasi,” tambah Solikin.
Selain itu, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur berkomitmen memfasilitasi pengajuan surat kepada Kementerian Perhubungan agar penugasan pembukaan rute oleh maskapai segera terealisasi.
Untuk langkah lanjutan, dibentuk sebuah tim khusus yang akan menyusun peta jalan (roadmap) percepatan pengaktifan operasional Bandara Dhoho. Tim ini akan difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur serta Dinas Perhubungan Provinsi.
Pada rapat selanjutnya, juga akan diundang pihak Otoritas Bandara Wilayah III untuk membahas kemungkinan pemberian insentif bagi maskapai yang bersedia membuka rute secara rutin di Bandara Dhoho.
“Dalam rapat ini juga disepakati perlunya koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membahas skema pendanaan insentif atau subsidi bagi maskapai penerbangan,” jelas Solikin.
Solikin berharap Gubernur Khofifah dapat menginisiasi pertemuan tingkat tinggi (high level meeting) yang melibatkan kepala daerah di sekitar Bandara Dhoho serta para pemangku kepentingan lainnya.
Sementara itu, Direktur PT Surya Dhoho Investama (SDHI), Maksin Arisandi, menyatakan bahwa menghidupkan kembali Bandara Dhoho bukanlah tanggung jawab satu pihak saja. Meski pembangunan bandara menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) unsolicited, namun setelah beroperasi, pengelolaan dan keberlangsungan bandara adalah kewajiban bersama karena fasilitas ini merupakan aset negara.
“Kalau hanya mengandalkan kami saja, rasanya tidak cukup. Diperlukan kolaborasi dan kepedulian dari semua elemen. Jangan sampai Bandara Dhoho terlantar dan menjadi sepi. Ini membutuhkan komitmen serta pengorbanan bersama,” tuturnya dalam kesempatan rapat.
Dengan langkah koordinasi ini, diharapkan Bandara Dhoho dapat segera kembali beroperasi secara optimal, membuka peluang ekonomi baru dan mempermudah akses transportasi udara di wilayah Kediri dan sekitarnya.(red.a)
0 Komentar