Kediri, kabarreskrim.co.id – Proyek pembangunan Jalan Tol Kediri-Kertosono yang sempat berulang kali tertunda kini mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Pemerintah daerah dan pemangku proyek menargetkan konstruksi fisik bisa dimulai pada kuartal keempat tahun 2025, setelah proses pembebasan lahan mencapai batas minimal yang disyaratkan.
Menurut Kepala Bidang Infrastruktur Bappeda Kabupaten Kediri, Imam Malik, proses pembebasan lahan terus dikebut dan telah mencapai angka 63,2 persen secara keseluruhan. Rinciannya, Kabupaten Kediri menyumbang 73,61 persen, sementara Kabupaten Nganjuk baru sekitar 60,85 persen.
"Jika mencapai 75 persen, maka pelaksanaan konstruksi sudah bisa dimulai. Saat ini kami terus koordinasi dengan tim pengadaan tanah agar target pertengahan tahun bisa masuk tahap lelang," ujar Malik.
Proses lelang pekerjaan konstruksi diprediksi memakan waktu sekitar dua bulan, sebelum pembangunan fisik bisa dimulai. Dengan demikian, jika semua berjalan lancar, pembangunan tol akan dimulai akhir tahun 2025 dan ditargetkan selesai pada triwulan pertama 2027.
Sementara itu, PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK), selaku pengelola proyek, juga melaporkan progres pembebasan lahan yang cukup signifikan. Direktur Utama PT JNK, Arie Irianto, menjelaskan bahwa pembebasan lahan untuk segmen tol sepanjang 20,3 km telah mencapai hampir 47 persen per awal Juli 2024.
Tol Kertosono-Kediri yang merupakan bagian dari jaringan Tol Ngawi-Kertosono-Kediri ini akan melintasi dua kabupaten: sepanjang 18,3 km di Kabupaten Nganjuk dan 2 km di Kabupaten Kediri. Total kebutuhan lahannya mencapai lebih dari 1,76 juta meter persegi.
“Pembebasan lahan saat ini melibatkan 2.732 bidang di 21 desa, yang tersebar di lima kecamatan, termasuk Banyakan dan Grogol di Kabupaten Kediri, serta Sukomoro, Tanjunganom, dan Prambon di Kabupaten Nganjuk,” terang Arie.
Pihak PT JNK juga menyatakan bahwa mereka telah mengantongi Rencana Teknik Akhir (RTA), yang menjadi syarat penting untuk memulai tahap konstruksi. Namun, Arie menekankan bahwa progres pembangunan akan sangat tergantung pada ketersediaan lahan.
Pemerintah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menggelontorkan dana hingga Rp1,2 triliun untuk pembayaran ganti rugi kepada warga terdampak. Di Kabupaten Nganjuk sendiri, proyek ini berdampak pada 16 desa yang tersebar di tiga kecamatan: Sukomoro, Tanjunganom, dan Prambon.
Tol Kediri-Kertosono digadang-gadang menjadi penghubung penting antara wilayah selatan dan tengah Jawa Timur, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan dukungan percepatan pengadaan tanah dan kolaborasi antar pihak, proyek ini diharapkan tidak lagi mengalami penundaan berkepanjangan.(RED.al)
0 Komentar